History

Proses Persiapan Kemerdekaan Indonesia

Pada tahun 1944 Jepang terdesak dalam Perang Asia Pasifik, sehingga untuk menarik simpati rakyat Indonesia agar mau membantu Jepang dalam Perang ini. Maka Perdana Menteri Jepang, Koiso memberikan janji kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945. Untuk merealisasikan janji tersebut, Maka di bentuklah BPUPKI (Badan Penyrlidik Usaha – Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) atau dalam bahasa Jepangnya Dokoritzu Djunbi Coosakai.

Pada tangga 1 Maret 1945, Letnan Jendral Kumakici Harada selaku Panglima Perang, mengumumkan pembentukan BPUPKI. Lalu pada tanggal 29 April 1945, BPUPKI resmi dibentuk, sementara anggotanya di lantik pada tanggal 28 Mei 1945, dengan struktur keanggotaan Dr. Radjiman Wedyodiningrat sebagai ketua, Soeroso dan Ichi Bangase sebagai wakil. Jumlah anggota BPUPKI awalnya berjumlah 60 orang, lalu bertambah lagi 6 orang sehingga jumlah keseluruhan anggotanya adalah 66 orang.

Radjiman

Dr. Radjiman Wedyodiningrat

Soeroso

Soeroso

Tugas BPUPKI adalah untuk menyelidiki dan merencanakan pemerintah Indonesia yang akan menerima kemerdekaan dari jepang dan menyusun ramncangan UUD.

BPUPKI mengadakan siding sebanyak dua kali. Pada siding pertama tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945, menghasilkan konsep dasar Negara atau yang biasa kita sebut sebagai Pancasila. Dalam siding ini ada 3 tokoh yang menyampaikan konsep dasar Negara (Pancasila), yaitu :

  1. Mr. Muhammad Yamin (29 Mei 1945)
    m_yamin

Dengan bunyi konsep Dasar Negara :
1. Ketuhanan Yang Maha Esa

2. Kebangsaan Persatuan Indonesia

3. Rasa Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

4. Kerakyaktan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

  1. Mr. Supomo (31 Mei 1945)
    Dr. soepomo
    Dengan bunyi konsep Dasar Negara :1. Persatuan

2. Kekeluargaan

3. Keseimbangan lahir dan bathin

4. Musyawarah

5. Keadilan Rakyat

  1. Ir. Soekarno (1 Juni 1945)
    soekarno
    Dengan bunyi konsep Dasar Negara :

    1. Kebangsaan Indonesia
    2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan
    3. Mufakat atau Demokrasi
    4. Kesejahteraan Sosial
    5. Ketuhanan Yang Maha Esa

Sebelum siding BPUPKI yang pertama selesai, terjadi masa Reses (istirahat). Pada masa Reses ini terbentuklah Panitaia Sembilan yang bertugas untuk membahas kembali Konsep Dasar Negara yg di rumuskan pada saat siding Pertama BPUPKI untuk mencapai kesepakatan yang menjadi Dasar Negara bagi Negara Indonesia.

Pada tanggal 22 Juni 1945, panitia Sembilan mengadakan pertemuan di rumah Laksamana Maeda untuk membahas usul – usul mengenai asas dasar yang telah dikemukakan pada saat siding pertama BPUPKI.

Kesembilan anggota Panitia Sembilan adalah :

  1. Ir. Sukarno (Ketua)
    soekarno
  2. Drs. Moh. Hatta (Wakil)
    moh hatta
  3. Mr. A.A Maramis
    Maramis
  4. Abikoesno Tjokrosoejoso
    Abikoesno
  5. Abdul Kahar Muadzakir
    Abdul Kahar Muadzakir
  6. Hadji Agoes Salim
    haji agus salim
  7. Mr. Achmad Soebardjo
    Mr. Achmad Soebardjo
  8. K.H Wachid Hasyim
    K.H Wachid Hasyim
  9. Mr. Muhammad Yamin
    m_yamin

Hasil kerja panitia Sembilan di sebut Jakarta Charter atau Piagam Jakarta, yang di dalamnya terdapat rumusan Pancasila. Yaitu :

  1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluk – pemeluknya.
  2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
  3. Persatuan Indonesia
  4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan.
  5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pada tanggal 10 – 17 Juli 1945, BPUPKI melakukan sidangnya yang kedua. Hasil dari sidang kedua ini adalah rancangan UUD 1945.
Dalam merumuskan UUD 1945, dibentuklah panitia perancang UUD yang diketuai oleh Soekarno,  pada tanggal 11 Juli 1945, panitia perancang UUD menyetujui pembukaan UUD 1945 diambil dari Piagam Jakarta (Jakarta Charter).

Setelah itu, dibentuklah panitia penghalus bahasaterdiri dari Dr. Soepomo, Agus Salim, dan Husein Djajadiningrat.
Dr. soepomo   haji agus salim
Dr. Soepomo                                               Agus Salim

Hasil sidang tanggal 14 Juli 1945 :
1. Pernyataan Indonesia Merdeka
2. Pembukaan UUD 1945
3. Batang Tubuh

PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia)
Setelah selesai, pada tanggal 7 agustus 1945, BPUPKI  dibubarkan karena dianggap telah selesai menyelesaikan tugasnya, dan digantikan dengan PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) atau dalam bahasa Jepangnya, Dokoritzu Djunbi Inkai. PPKI dibentuk atas usulan Jendral Terauchi. Keanggotaannya dilantik pada tanggal 9 Agustus 1945 di Dallat, Vietnam Selatan oleh Jendral Terauchi, dengan Ir. Sukarno sebagai Ketua,  Drs. Moh. Hatta sebagai wakil. Anggota PPKI awalnya berjumlah 21 orang, lalu, bertambah 6 orang sehingga jumlah akhir anggota PPKI sebanyak 27 orang.

Pada tanggal 9 Agustus 1945, 3 tokoh PPKI yaitu : Soekarno, Moh. Hatta, dan Radjiman Wedyodiningrat, dipanggil oleh Jendral terauchi ke Dallat, Vietnam Selatan. Tujuannya ada lah untuk melantik anggota PPKI secara simbolik dan menyampaikan waktu kemerdekaan Indonesia.

Tugas PPKI adalah mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pemindahan kekuasaan dari jepang ke Indonesia dan menetapkan UUD 1945.

PPKI mengadakan siding sebanyak dua kali. Sidang pertama pada tanggal 18 Agustus 1945. Hasilnya adalah sebagai berikut

  • Menetapkan UUD 1945
  • Memilih Ir. Sukarno sebagai presiden dan Mr. Moh Hatta sebagai wakil presiden
  • Untuk sementara tugas presiden dibantu oleh Komite Nasional sebelum terbentuknya MPR

Pada sidang ini, dilakukan pengesahan dasar Negara yang sebelumnya dirumuskan oleh panitia Sembilan. Pengesahan ini dilakukan dengan mencoret/mengganti bunyi sila pertama “ Dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluk – pemeluknya” menjadi “ Ketuhana yang maha esa”

Pada tanggal 19 Agustus 1945, PPKI melaksanakan sidang keduanya yang menghasilkan dua buah keputusan, yaitu :

  1. Menetapkan 12 kementrian dalam lingkungan pemerintahan yaitu, Kementrian Dalam Negeri, Luar Negeri, Kehakiman, Keuangan, Kemakmuran, Kesehatan, Pengajaran, Sosial, Pertahanan, Penerangan, Perhubungan, dan Pekerjaan Umum.
  2. Membagi daerah Republik Indonesia dalam 8 provinsi, yaitu Sumatra, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan.

Dan pada akhirnya, PPKI mengadakan sidangnya yang ketiga pada tanggal 22 Agustus 1945 dan berhasil mengambil keputusan untuk membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat dan Daerah, Partai Nasional Indonesia, serta Badan Keamanan Rakyat.

One thought on “History

  1. Informasi yang disajikan sangat lengkap dan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Mudah-mudahan dengan adanya tugas ini bisa membantu orang lain yang ingin mengetahui tentang BPUPKI dan PPKI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s